alexametrics

Ayu Rachmaningtyas Arsip Jurnalistik | Halaman 76

Kelompok Cipayung nilai SBY terlalu sibuk urus partai
  • POLITIK
  • Jum'at, 08 Februari 2013 - 22:21 WIB

Komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala Negara mulai dipertanyakan.
Golkar akan evaluasi surat Akbar Tanjung
  • POLITIK
  • Senin, 24 Desember 2012 - 11:28 WIB

Anggota Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, Partai Golkar harus mengoreksi kembali rencana pengusungan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menjadi calon presiden (Capres) di 2014 mendatang.
Kemensos minta pemerintah daerah lebih peka
  • HUMANIORA
  • Jum'at, 14 Desember 2012 - 21:08 WIB

Kementerian Sosial mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda/Pemkot) untuk turun langsung ke lapangan melihat masyarakatnya. Karena salah satu maksud adanya otonomi daerah adalah wewenang pemda untuk lebih peka kepada masyarakatnya.
Cegah korupsi naikan tarif pegawai
  • HUKUM
  • Jum'at, 14 Desember 2012 - 16:14 WIB

Upaya mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) adalah dengan cara menaikan tarif pegawai.
Papua & Papua Barat gagal terapkan Otsus
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gumawan Fauzi mengatakan, Otsus dimaksudkan untuk pemberian kewengan luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengurus sendiri dalam kerangka NKRI.
Kemenakertrans: Fasilitas kesehatan pekerja ditingkatkan
Setelah Menakertrans menandatangani Permenakertrans No 20 Tahun 2012 pada 19 Nopember, yang merupakan Pelaksanaan dari PP No 53 Tahun 2012 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, maka ada fasilitas manfaat baru bagi pekerja.
Pemerintah harus tegas lindungi TKI
  • HUMANIORA
  • Rabu, 12 Desember 2012 - 08:49 WIB

Salah satu persoalan TKI adalah lemahnya perlindungan dalam Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2004. Oleh karena itu, DPR sudah sepakat untuk merevisi UU dengan konsep penguatan perlindungan untuk TKI.
TKI langgar hukum Malaysia
  • HUMANIORA
  • Rabu, 12 Desember 2012 - 08:36 WIB

Intinya mereka bekerja dengan permit sebagai PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga), tetapi pada kenyataannya berprofesi sebagai petugas administrasi dan trainer di agensi. Hal ini sangatlah salah menurut hukum di Malaysia.
Mendagri setuju pemilihan sekjen KPU terbuka
  • POLITIK
  • Jum'at, 23 November 2012 - 01:51 WIB

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan seleksi secara terbuka dalam pemilihan Sekjen KPU.
Jimmly minta DPR tak ribet Sekjen KPU
  • POLITIK
  • Jum'at, 23 November 2012 - 01:31 WIB

Ketua Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimmly Ashiddiqe mengatakan, seharusnya tidak ada forum-forum di dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai soal Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Mantan napi dilarang pegang jabatan struktural
  • HUKUM
  • Rabu, 31 Oktober 2012 - 22:05 WIB

Surat itu intinya larangan kepada kepala daerah untuk mengangkat kembali mereka (PNS mantan napi) ke dalam jabatan struktural di daerah.
Pemda rawan konflik diminta buat pemetaan
  • HANKAM
  • Rabu, 31 Oktober 2012 - 21:48 WIB

Menteri Dalam negeri (Mendagri) Gumawan Fauzi mengimbau kepada pemerintah daerah (Pemda) rawan konflik untuk segera membuat pemetaan daerah konflik.
TKI dihukum mati, pemerintah siapkan pengacara khusus
  • HUMANIORA
  • Minggu, 28 Oktober 2012 - 05:30 WIB

Pemerintah Republik Indonesia akan menyiapkan pengacara khusus untuk menangani Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman mati di Malaysia.
Banyak masalah, Kemenakertrans tak akan tutup BNP2TKI
  • HUMANIORA
  • Sabtu, 27 Oktober 2012 - 22:31 WIB

Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tidak akan menutup Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
180 daerah konflik jadi perhatian Mensos
  • HANKAM
  • Selasa, 23 Oktober 2012 - 01:28 WIB

Sebanyak 180 titik daerah rawan konflik di daerah menjadi perhatian khusus Menteri Kesehatan (Mensos). Diantaranya adalah Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng).