alexametrics

Nanang Wijayanto Arsip Jurnalistik | Halaman 166

Pencurian minyak ancam penerimaan negara
  • MAKRO
  • Rabu, 01 Agustus 2012 - 08:57 WIB

Badan Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menegaskan pencurian minyak besar-besaran terjadi saat ini khususnya di wilayah Sumatera Selatan mengancam penerimaan negara terhadap dana bagi hasil (DBH) yang diterima oleh daerah penghasil minyak.
Bakrie berpotensi makin rugikan PLN
  • MAKRO
  • Senin, 16 Juli 2012 - 18:00 WIB

&ldquoSaya sudah tanda tangan itu, tapi sampai saat ini pipanya belum juga dibangun,&rdquo kata Direktur Utama PLN, Nur Pamudji di Hotel Darmawangsa, Jakarta, Senin (16/7/2012).
Kontraktor migas asing harus mampu entas kemiskinan
  • MAKRO
  • Senin, 16 Juli 2012 - 17:45 WIB

Pemerintah menegaskan setiap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Asing harus memenuhi empat pilar, di antaranya harus mampu mengentaskan kemiskinan di Tanah Air.
Target penjualan kargo LNG tahun ini menurun
  • MAKRO
  • Minggu, 15 Juli 2012 - 14:15 WIB

Presiden Direktur PT Badak NGL Nanang Untung mengatakan, target penjualan kargo tahun ini turun 50 kargo dari penjualan 2011 sebanyak 250 kargo kilang gas alam cair (LNG).
Pemanfaatan cadangan gas belum maksimal
  • MAKRO
  • Minggu, 15 Juli 2012 - 13:00 WIB

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengatakan, pemanfaatan cadangan gas bumi di tanah air belum maksimal.
Calon pembeli LNG wajib berinvestasi
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) meminta kepada pembeli (Liquefied Natural Gas/LNG) dari Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan agar berinvestasi di Tanah Air.
BP Migas akan prioritaskan kebutuhan gas domestik
Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menegaskan bahwa kebutuhan gas dalam negeri (domestik) cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga harus diprioritaskan.
Kontrak Total di Mahakam diminta tidak diperpanjang
  • MAKRO
  • Kamis, 12 Juli 2012 - 10:07 WIB

Pemerintah didesak tidak memperpanjang kontrak perusahaan asal Prancis, Total EP Indonesie, di Blok Mahakam, Kalimantan Timur (Kaltim), setelah masa kontraknya habis pada 2017.
Konversi LPG hemat Rp61,6 T
Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya mengungkapkan, penghematan subsidi yang diperoleh dari program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg mencapai Rp61,6 triliun.
2018, Blok Masela mulai beroperasi
  • MAKRO
  • Minggu, 08 Juli 2012 - 17:00 WIB

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menargetkan keputusan akhir investasi (final investment decision/FID) proyek kilang gas alam cair terapung Masela, Maluku, berkapasitas 2,5 juta ton per tahun (mtpa) yang dikelola Inpex masela Ltd tuntas tahun ini (2012), sehingga pada 2018 sudah mulai beroperasi.
Aturan distribusi BBM tidak transparan
  • MAKRO
  • Minggu, 08 Juli 2012 - 16:00 WIB

aturan terhadap kegiatan penyaluran BBM non-subsidi harus berdasarkan demand location dan power of supply sehingga peraturan yang dibuat itu sifatnya solutif. Selama ini aturan tersebut cenderung dibiarkan dan timpang, tidak sesuai dengan porsi kebutuhan.
Gugat RI, Churcill tak punya kekuatan hukum
  • MAKRO
  • Kamis, 05 Juli 2012 - 20:21 WIB

Pemerintah menegaskan perusahaan tambang multinasionasiona asal Inggris, Churchill Mining Plc tidak pernah mengajukan ijin melakukan eksplorasi di hutan produksi di wilayah Kutai Timur, Kalimantan.
Usai Lebaran, harga gas industri naik 35%
Pemerintah menegaskan bahwa kenaikan harga jual gas perusahaan gas ke konsumen industri dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dinaikan sebesar 35 persen
Pemerintah tegaskan kasus Churchill urusan bisnis
Pemerintah menegaskan gugatan perusahaan tambang multinasional Churcill Mining Plc di pengadilan arbitrase internasional, murni urusan bisnis (business to business).
SMN Tunda Kegiatan Eksplorasi
  • MAKRO
  • Kamis, 19 Januari 2012 - 11:06 WIB

PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) menyatakan siap mematuhi perintah penghentian sementara kegiatan eksplorasi tahap awal di areal izin eksplorasinya sesuai keputusan Bupati Bima, NTB.