Sabir Laluhu reportase

KPK Dalami Peran Tim Due Diligence KKP dan Pengemasan Benur
  • NASIONAL
  • Minggu, 17 Januari 2021 - 01:30 WIB

KPK mendalami peran anggota Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster KKP serta pengemasan benih lobster (benur) untuk diekspor.
KPK Dalami Percakapan Pengurusan Izin Ekspor Benur di KKP
  • NASIONAL
  • Minggu, 17 Januari 2021 - 00:20 WIB

KPK menduga ada sejumlah pihak di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang melakukan komunikasi untuk pengurusan izin ekspor benih lobster (benur)
Suap Benur, KPK Usut Penerima Uang di Sejumlah Daerah dari Suharjito
  • NASIONAL
  • Sabtu, 16 Januari 2021 - 21:11 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut para penerima uang di sejumlah daerah yang diduga telah diberikan pemilik sekaligus Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito.
Buka Muswil 15 DPW PKB, Ini Pesan Muhaimin Iskandar
  • NASIONAL
  • Sabtu, 16 Januari 2021 - 20:56 WIB

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ahmad Muhaimin Iskandar yang karib disapa Gus AMI membuka secara resmi Musyawarah Wilayah (Muswil) 15 DPW PKB secara virtual, Sabtu (16/1/2021).
Bangun Ketahanan Masyarakat Lebih Penting dari pada Pemolisian Masyarakat
  • NASIONAL
  • Sabtu, 16 Januari 2021 - 20:30 WIB

Imparsial menilai membangun ketahanan masyarakat dari pengaruh ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme dari pada melaksanakan program pelatihan pemolisian masyarakat untuk mencegah ekstremisme berbasis kekerasan.
Status Gunung Semeru Level II, BNPB Minta Warga Waspada Banjir Lahar Dingin
  • NASIONAL
  • Sabtu, 16 Januari 2021 - 19:01 WIB

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan Gunung Semeru meluncurkan Awan Panas Guguran (APG) sekitar 4,5 kilometer pada Sabtu (16/1/2021) sore berstatus Level II. Terkait hal itu, BNPB meminta warga sekitar untuk tetap waspada.
Tanpa Konsep yang Jelas, Pemolisian Masyarakat Bisa Picu Konflik Horizontal
  • NASIONAL
  • Sabtu, 16 Januari 2021 - 17:29 WIB

Imparsial menilai program pelatihan pemolisian masyarakat untuk mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang ada dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021 berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
Imparsial Minta Pemerintah Perjelas Konsep Pelatihan Pemolisian Masyarakat
  • NASIONAL
  • Sabtu, 16 Januari 2021 - 17:08 WIB

Imparsial meminta pemerintah mengkaji ulang program pelatihan pemolisian masyarakat untuk mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang ada dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021.
Kepatuhan Penegak Hukum atas Rekomendasi Justice Collaborator LPSK Rendah
  • NASIONAL
  • Sabtu, 16 Januari 2021 - 08:15 WIB

ICJR menemukan fakta ada rekomendasi yang diberikan LPSK untuk status justice collaborator maupun whistle blower tetapi tidak diindahkan aparat penegak hukum.
Ini 4 Fokus Pemerintah untuk Perkuat Perlindungan Saksi dan Korban
  • NASIONAL
  • Sabtu, 16 Januari 2021 - 07:01 WIB

Pemerintah berharap LPSK perlu meningkatkan kinerja lembaga salah satunya melalui penambahan personel.
Butuh Kebijakan Nasional Layanan Kesehatan dan Pemulihan Korban Tindak Pidana
  • NASIONAL
  • Jum'at, 15 Januari 2021 - 23:01 WIB

LPSK menilai sangat dibutuhkan kebijakan nasional untuk pemenuhan layanan kesehatan dan pemulihan korban tindak pidana atau korban kejahatan.
Bongkar Kejahatan Luar Biasa, LPSK dan Penegak Hukum Harus Serius Gunakan Justice Collaborator
  • NASIONAL
  • Jum'at, 15 Januari 2021 - 21:58 WIB

LPSK dan para penegak hukum seharusnya menggunakan justice collaborator (JC) untuk membongkar kasus kejahatan luar biasa.
LPSK Inisiasi Penerbitan Perpres Perlindungan Justice Collaborator
  • NASIONAL
  • Jum'at, 15 Januari 2021 - 16:06 WIB

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPKS) menginisiasi penerbitan peraturan presiden (Perpres) perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator).
MK: Pemberian Tunjangan Guru-Dosen Hak Konstitusional dan Kewajiban Presiden
  • NASIONAL
  • Kamis, 14 Januari 2021 - 19:26 WIB

Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan pemberian tunjangan bagi guru dan dosen serta guru besar merupakan hak konstitusional sekaligus kewajiban Presiden.
Soal UU Asuransi Usaha Bersama, MK: DPR dan Presiden Tidak Taat Hukum
  • NASIONAL
  • Kamis, 14 Januari 2021 - 19:12 WIB

MK menilai pembentuk UU secara sadar menafsirkan lain amar putusan MK Nomor: 32/PUU-XI/2013 yang justru mendegradasi amanah Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.