alexametrics

Raka Dwi Novianto reportase

Reporter
Respons Prabowo Diminta Maju Lagi Jadi Capres 2024
  • NASIONAL
  • Sabtu, 08 Agustus 2020 - 19:43 WIB

Banyak kader partai berlambang burung garuda itu meminta Prabowo Subianto untuk maju kembali mencalonkan diri sebagai Presiden di tahun 2024 mendatang.
Prabowo Subianto Terpilih Kembali Jabat Ketua Umum Partai Gerindra
  • NASIONAL
  • Sabtu, 08 Agustus 2020 - 16:01 WIB

Prabowo Subianto ditetapkan kembali secara resmi menjadi Ketua Umum DPP Partai Gerindra untuk Periode 2020-2025 pada Kongres Luar Biasa, Sabtu (8/8/2020).
Cerita Prabowo ketika Partai Gerindra Diremehkan
  • NASIONAL
  • Sabtu, 08 Agustus 2020 - 15:42 WIB

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menceritakan pengalaman saat partainya sempat diremehkan beberapa tahun yang lalu, dalam KLB, Sabtu (8/8/2020).
Di KLB Gerindra, Jokowi Ungkap Strategi Tunjuk Prabowo Urusi Cadangan Pangan
  • NASIONAL
  • Sabtu, 08 Agustus 2020 - 13:28 WIB

Presiden Jokowi mengakui secara khusus menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk meracik cadangan strategis guna menghadapi krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19.
Pesan Jokowi kepada Kader Gerindra: Prioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Rakyat
  • NASIONAL
  • Sabtu, 08 Agustus 2020 - 13:18 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para kader Partai Gerindra untuk mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia di tengah pandemi COVID-19 saat ini.
Jokowi Ajak Kader Gerindra Berjuang Hadapi Situasi Sulit
  • NASIONAL
  • Sabtu, 08 Agustus 2020 - 12:46 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sambutan dalam acara Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar oleh Partai Gerindra pada hari ini, Sabtu (8/8/2020).
Pengukuhan Kembali Prabowo untuk Jaga Stamina Politik Gerindra
  • NASIONAL
  • Sabtu, 08 Agustus 2020 - 11:46 WIB

Terpilihnya kembali Prabowo sebagai Ketum Gerindra memiliki banyak pertimbangan. Salah satunya demi menjaga stamina politik partai Gerindra itu sendiri.
KPK Sita Tanah dan Moge Milik Nurhadi di Daerah Bogor
  • NASIONAL
  • Jum'at, 07 Agustus 2020 - 17:06 WIB

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset milik tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NHD) di kawasan Bogor.
KPK Ingatkan Potensi Penyimpangan Dana Covid dan Pilkada Bersih di Lampung
  • NASIONAL
  • Jum'at, 07 Agustus 2020 - 16:11 WIB

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah dan jajaran aparat penegak hukum di Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kepolisian Daerah (Polda) di wilayah Lampung.
Usut Kasus Suap Proyek, KPK Panggil Eks Anggota DPRD Muara Enim
  • NASIONAL
  • Jum'at, 07 Agustus 2020 - 11:36 WIB

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2014-2019 Muhardi.
ICW Kecam Sikap Resisten MA terkait Pemeriksaan Para Hakim oleh KPK
  • NASIONAL
  • Jum'at, 07 Agustus 2020 - 09:26 WIB

ICW mengecam sikap dari Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum MA, Abdullah yang resisten terhadap pemanggilan hakim-hakim terkait kasus suap dan gratifikasi dari mantan Sekretaris MA, Nurhadi.
KPK Dorong Pemanfaatan Aset Pertamina di Kabupaten Barito Timur
  • NASIONAL
  • Kamis, 06 Agustus 2020 - 20:28 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemanfaatan aset jalan milik Pertamina Persero di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng).
Diperiksa KPK, Bupati Blora Dicecar Aliran Dana Korupsi PT DI
  • NASIONAL
  • Kamis, 06 Agustus 2020 - 19:53 WIB

Djoko Nugrogo diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara tersangka Budi Santoso, mantan Direktur Utama PT DI.
Pamer Gandeng SFO dan FBI, KPK Tegaskan Komitmen Bidik Korporasi
  • NASIONAL
  • Kamis, 06 Agustus 2020 - 16:16 WIB

Hingga saat ini KPK telah menjerat enam korporasi, dua di antaranya telah berkekuatan hukum tetap.
ICW Nilai Dewan Pengawas KPK Tidak Efektif, Ini Alasannya
  • NASIONAL
  • Kamis, 06 Agustus 2020 - 13:36 WIB

Indonesia Corruption Watch (ICW) berpandangan kinerja Dewan Pengawas dalam semester I tahun 2020 belum efektif. Menurut ICW, hal tersebut membuktikan keberadaan Dewas sebenarnya tidak dibutuhkan KPK.