Raka Dwi Novianto reportase

KPK Tegaskan Edhy Prabowo Dkk Dinyatakan Negatif Covid-19
  • NASIONAL
  • Kamis, 26 November 2020 - 10:31 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tersangka Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dkk negatif Covid-19 sebelum ditahan di Rutan KPK.
Kasus Djoko Tjandra, Keterangan Jenderal Polisi Ini Dibantah Kuasa Hukum Tommy
  • NASIONAL
  • Rabu, 25 November 2020 - 15:38 WIB

Kasus Djoko Tjandra, mengungkap sejumlah nama seperti mantan Kadiv Hubinter Irjen Pol Napoleon Bonaparte yang menyebut Kabareskrim dan Azis Syamsuddin.
Kuasa Hukum Klaim Saksi Sebut Tak Ada Aliran Uang ke Nurhadi dan Menantu
  • NASIONAL
  • Kamis, 19 November 2020 - 21:15 WIB

Menurut kuasa hukum Nurhadi, saksi dari jaksa KPK menyatakan bahwa tidak ada uang yang mengalir ke klien Nurhadi.
Kuasa Hukum Nurhadi Tanggapi Munculnya Nama Marzuki Alie di Persidangan
  • NASIONAL
  • Rabu, 18 November 2020 - 22:05 WIB

Salah satu kuasa hukum Nurhadi, Muhammad Rudjito, angkat bicara ihwal munculnya nama mantan Ketua DPR RI, Marzuki Alie di persidangan sebelumnya.
Penasihat Wadah Pegawai KPK Mengundurkan Diri Usai 15 Tahun Mengabdi
  • NASIONAL
  • Jum'at, 13 November 2020 - 21:23 WIB

Penasihat Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK), Nanang Farid Syam memutuskan mengundurkan diri dari lembaga antikorupsi setelah 15 tahun mengabdi.
Yasonna Laoly Dorong ASN Kemenkumham Miliki Pola Pikir Digital
  • NASIONAL
  • Jum'at, 13 November 2020 - 17:16 WIB

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementeriannya untuk membangun dan mengembangkan pola pikir digital.
Dirut Jiwasraya Tangani Langsung Polis Pegawai KPK Senilai Rp20 Miliar
  • NASIONAL
  • Jum'at, 13 November 2020 - 14:40 WIB

Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hexana Tri Sasongko mendatangi Gedung KPK, Jumat (13/11/2020), guna membahas rencana restrukturisasi polis milik pegawai komisi antirasuah.
ICW Desak Kejagung-Bareskrim Kooperatif dengan KPK terkait Supervisi Djoko Tjandra
  • NASIONAL
  • Jum'at, 13 November 2020 - 13:41 WIB

ICW mendesak agar Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri kooperatif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait supervisi kasus Djoko Tjandra.
Menkumham Yasonna Minta Jajarannya Berkontribusi Positif
  • NASIONAL
  • Jum'at, 13 November 2020 - 05:16 WIB

Menteri Hukum dan HAM Yasonna mengingatkan para pimpinan tinggi madya dan pratama di bawahnya untuk memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kemenkumham.
Tersangka Korupsi DAK, KPK Tahan Kepala BPPD Kabupaten Labuhanbatu Utara
  • NASIONAL
  • Kamis, 12 November 2020 - 18:42 WIB

Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.
Kasus Suap dan Gratifikasi di MA, KPK Panggil Sekretaris Deputi Kemen PANRB
  • NASIONAL
  • Kamis, 12 November 2020 - 12:46 WIB

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, T. Eddy Syah Putra.
Irgan Chairil Terima Suap untuk Muluskan DAK Kesehatan Labuhanbatu Utara
  • NASIONAL
  • Rabu, 11 November 2020 - 20:20 WIB

Pada 4 Maret 2018, Agusman Sinaga memerintahkan Aan Sarya Panjaitan untuk mentransfer uang sejumlah Rp20 juta ke rekening atas nama Irgan Chairil Mahfiz.
Jadi Tersangka, Eks Anggota DPR Irgan Chairul Mahfiz Ditahan di Rutan Salemba
  • NASIONAL
  • Rabu, 11 November 2020 - 19:31 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap mantan anggota Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz (ICM) selama 20 hari.
Eks Anggota DPR dari PPP Irgan Chairul Mahfiz Tersangka Korupsi DAK Labuhanbatu Utara
  • NASIONAL
  • Rabu, 11 November 2020 - 19:18 WIB

KPK menetapkan Irgan Chairul Mahfiz (ICM) sebagai tersangka korupsi terkait dengan pengurusan DAK APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Kasus Korupsi DAK Labuhanbatu Utara, KPK Panggil Dua Kepala Dinas
  • NASIONAL
  • Rabu, 11 November 2020 - 12:24 WIB

Tim Penyidik KPK memanggil dua Kepala Dinas di Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk diperiksa terkait kasus korupsi pengurusan DAK APBN-P 2017 dan APBN 2018.